Berita > Peristiwa

Plt Gubri Terima Audiensi IMM Riau, Bahas DBH dan Konflik Agraria

Plt Gubri Terima Audiensi IMM Riau, Bahas DBH dan Konflik Agraria

Illustrasi Plt Gubri SF Hariyanto Audiensi bersama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Riau. Ket : Ist

PEKANBARU, CerminSatu – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Riau menyampaikan lima tuntutan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terkait sejumlah persoalan strategis daerah. Masukan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, di Kantor Gubernur Riau, Jumat (30/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, IMM Riau mendorong Pemprov Riau agar lebih proaktif menjalankan kewenangannya dalam merespons berbagai persoalan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Ketua Umum DPD IMM Riau, Alpin Jarkasih Husein, mengatakan terdapat lima poin utama yang menjadi perhatian organisasinya dan diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi.

“Dalam audiensi bersama tadi ada lima poin memang yang kita minta agar Pemerintah Provinsi Riau untuk bertindak proaktif. Pertama itu mengoptimalkan dan memperjuangkan dana bagi hasil yang berkeadilan,” kata Alpin.

Menurutnya, persoalan dana bagi hasil (DBH) menjadi perhatian penting karena berkaitan dengan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. IMM Riau berharap pemerintah provinsi dapat memperjuangkan skema pembagian hasil yang lebih adil agar potensi sumber daya alam Riau memberikan manfaat lebih besar bagi daerah.

Poin kedua yang disoroti adalah penanganan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). IMM Riau meminta Pemprov Riau mengoptimalkan langkah antisipasi agar bencana tersebut tidak terus berulang dan masyarakat tidak kembali menjadi korban.

“Yang kedua itu tentang mendesak agar mengoptimalkan penanganan pencegahan kebakaran hutan dan lahan agar tidak berulang terjadi, yang pada akhirnya masyarakat Riau menjadi korban,” jelasnya.

Selanjutnya, IMM Riau mendorong perbaikan tata kelola keuangan daerah, termasuk peningkatan pengawasan terhadap badan usaha milik daerah (BUMD). Evaluasi dinilai perlu dilakukan terhadap BUMD yang belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan Provinsi Riau.

“Ketiga mendesak agar memperbaiki tata kelola keuangan termasuk juga meningkatkan pengawasan hingga melakukan evaluasi terhadap BUMD yang dianggap tidak memberikan dampak kontribusi yang signifikan dalam membangun Provinsi Riau,” ujar Alpin.

Poin keempat berkaitan dengan upaya pencegahan peredaran narkotika di wilayah Riau. IMM meminta pemerintah provinsi memperkuat langkah pencegahan dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menekan peredaran barang terlarang tersebut.

Selain itu, IMM Riau juga menyoroti konflik agraria yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Pemerintah diminta hadir secara proaktif di tengah masyarakat untuk mendorong penyelesaian konflik yang melibatkan kepentingan masyarakat dan berbagai pihak.

“Keempat itu terkait dengan mengoptimalkan agar Pemprov Riau dalam hal ini Gubernur mengoptimalkan langkah-langkah pencegahan peredaran narkotika di wilayah Provinsi Riau. Dan kemudian dilanjutkan dengan meminta agar pemerintah Provinsi Riau agar proaktif melakukan dan hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menyelesaikan konflik agraria yang hari ini sangat banyak terjadi di Provinsi Riau,” ungkapnya.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengapresiasi kepedulian mahasiswa terhadap kondisi dan pembangunan daerah. Ia menyebut audiensi tersebut menjadi kesempatan untuk berdiskusi langsung mengenai berbagai persoalan sekaligus menjelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah provinsi.

“Hari ini kita sudah duduk bersama adik-adik mahasiswa. Di sini didampingi oleh Pak Sekda, serta Kepala Biro dan Kepala Dinas. Kita berdiskusi membahas berbagai masalah,” ujar SF Hariyanto.

Terkait penanganan karhutla, SF Hariyanto menjelaskan bahwa Pemprov Riau telah menetapkan status siaga darurat karhutla tingkat provinsi sejak Februari 2026. Langkah tersebut merupakan bentuk antisipasi dini terhadap potensi peningkatan risiko kebakaran, termasuk dampak fenomena El Nino.

“Terkait penanganan karhutla, dari awal Pemprov Riau sudah membuat status siaga darurat tingkat provinsi sejak awal tahun. Kita mengantisipasi lebih awal terkait musim El Nino, makanya ketika terjadi kebakaran satgas langsung turun ke lokasi,” jelasnya.

Ia mengatakan penanganan karhutla dilakukan melalui koordinasi dan kolaborasi berbagai pihak, termasuk satuan tugas yang diterjunkan ke lokasi kebakaran.

Menurutnya, upaya bersama tersebut membuahkan hasil positif. Pemerintah pusat bahkan memberikan apresiasi setelah Riau dinilai berhasil menekan titik api sehingga keluar dari daerah prioritas penanganan karhutla.

“Sampailah akhirnya kita diberikan apresiasi oleh pemerintah pusat karena sudah tidak ada lagi titik api. Kuncinya kita berkolaborasi, sehingga Provinsi Riau keluar dari daerah prioritas penanganan karhutla,” tuturnya.

SF Hariyanto kembali menyampaikan apresiasi atas kajian dan masukan yang diberikan IMM Riau. Ia menilai peran mahasiswa sebagai bagian dari kontrol sosial sangat penting dalam mengawal jalannya pemerintahan sekaligus membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Riau, saya menyampaikan terima kasih sudah memberi masukan-masukan dan kajian yang sudah kalian berikan. Terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah peduli dengan kondisi kita saat ini. Semoga dengan kebersamaan kita mampu mengatasi berbagai permasalahan,” pungkasnya. ***