PEKANBARU, CerminSatu – Pemerintah Provinsi Riau mendorong perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, serta membuka lapangan kerja.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, saat membuka Financial Expo dan Puncak Bulan Inklusi Keuangan 2026 di Pekanbaru Xchange Mall, Minggu (25/10/2026).

Dalam sambutannya, SF Hariyanto menegaskan bahwa perluasan akses keuangan harus disertai pendampingan usaha, kemudahan perizinan, sertifikasi produk, serta perluasan akses pemasaran. Menurutnya, layanan keuangan perlu diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Pemerintah ingin ekonomi bergerak dari daerah dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat melalui peningkatan penghasilan serta daya beli keluarga. Karena itu, akses pembiayaan harus mampu membantu usaha berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar SF Hariyanto.

Ia menjelaskan, Pemprov Riau terus berupaya memperluas akses keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dengan melibatkan perbankan dan industri jasa keuangan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong pelajar memiliki rekening sejak usia sekolah. Langkah ini bertujuan membangun kebiasaan menabung sekaligus mengenalkan layanan keuangan formal sejak dini.

“Kami sejak beberapa tahun lalu sudah mendorong agar setiap anak pelajar memiliki rekening. Ke depan, kami berharap OJK, perbankan, dan seluruh industri jasa keuangan semakin memperkuat pendampingan serta memberikan perhatian kepada sektor usaha yang menjadi kekuatan ekonomi daerah,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau, Moh Fredly Nasution, mengatakan Financial Expo menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengenal sekaligus mengakses berbagai produk dan layanan keuangan formal.

Kegiatan yang merupakan bagian dari Bulan Inklusi Keuangan dan diselenggarakan secara nasional setiap Oktober ini juga bertujuan memperluas pemanfaatan layanan keuangan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin masyarakat semakin mudah mengakses layanan keuangan, mulai dari tabungan, pembiayaan, hingga layanan pembayaran. Akses tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan keluarga sekaligus membantu pelaku usaha mengembangkan kegiatan ekonominya,” kata Fredly.

Ia menambahkan, tingkat inklusi keuangan nasional pada 2026 telah mencapai 93,57 persen. Capaian tersebut melampaui target yang sebelumnya diproyeksikan tercapai pada 2029.

Meski demikian, menurut Fredly, perluasan akses keuangan perlu diimbangi dengan peningkatan literasi keuangan agar masyarakat mampu memilih dan memanfaatkan produk keuangan secara bijak.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan, tetapi juga memahami manfaat, risiko, dan cara penggunaannya. Dengan begitu, layanan keuangan dapat dimanfaatkan secara tepat untuk mendukung usaha dan meningkatkan kesejahteraan,” tutupnya. ***

Laporan : Sriwulan Dari