Foto Kolase, Praktisi Hukum Bidenen Nainggolan, Gedung Pemko Pekanbaru dan Lokasi Karhutla di Tenayan Raya. Ket : Ist
PEKANBARU, CerminSatu – Transparansi anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kelurahan Industri, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, menjadi sorotan. Praktisi hukum Bidnen Nainggolan, SH, mengaku belum menerima tanggapan atas konfirmasi yang disampaikan kepada Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Kota Pekanbaru.
Konfirmasi tersebut disampaikan melalui pesan WhatsApp untuk meminta penjelasan mengenai penanganan karhutla yang terjadi pada 21 Agustus 2026, termasuk sumber dan besaran anggaran, dukungan operasional, serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Namun, hingga berita ini disusun pada Jumat (23/10/2026), Bidnen menyatakan belum menerima jawaban dari kedua pejabat tersebut.
Menurut Bidnen, penjelasan resmi diperlukan agar masyarakat mengetahui bagaimana penanganan kebakaran dilaksanakan, sumber daya yang dikerahkan, serta bagaimana penggunaan anggaran yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dipertanggungjawabkan.
“Ketika pemerintah tidak memberikan kejelasan atas pertanyaan yang diajukan, persoalan ini justru semakin kelabu. Masyarakat membutuhkan penjelasan, bukan membiarkan pertanyaan menggantung tanpa kepastian,” ujar Bidnen.
Ia menegaskan, permintaan klarifikasi tersebut bukan untuk menuduh pihak tertentu atau menyimpulkan adanya pelanggaran. Langkah itu, kata dia, merupakan bagian dari upaya memperoleh informasi yang jelas mengenai penggunaan anggaran publik dalam penanganan bencana.
Anggaran Penanganan Karhutla Jadi Fokus Penelusuran
Peristiwa karhutla di Kelurahan Industri, Kecamatan Tenayan Raya, pada 21 Agustus 2026 menjadi salah satu fokus penelusuran tim investigasi.
Saat meninjau lokasi sekitar pukul 21.00 WIB bersama jajarannya, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan bahwa kebakaran terjadi di lahan seluas lima hektare. Dalam kesempatan tersebut, Agung juga menyebut adanya bantuan 10 helikopter water bombing untuk mendukung penanganan kebakaran.
Informasi tersebut menjadi salah satu dasar bagi tim investigasi untuk meminta penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penanganan karhutla, termasuk dukungan operasional, sumber pendanaan, serta realisasi anggaran yang terkait.
Bidnen menilai, penggunaan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan melalui dokumen dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terlebih, penanganan bencana berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat dan kepentingan publik.
Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, permintaan informasi mengenai anggaran dan pelaksanaan kegiatan perlu ditanggapi melalui mekanisme yang berlaku.
“Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan hanya karena informasi yang dibutuhkan tidak memperoleh kejelasan. Penggunaan uang publik harus bisa dipertanggungjawabkan. Jika memang seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, dokumen dan penjelasan resmi dapat menjadi dasar untuk menjawab pertanyaan yang muncul,” tegasnya.
Bidnen Mengaku Mendapat Mandat sebagai Kuasa Hukum
Bidnen menjelaskan, dirinya mendapat mandat dari tim investigasi khusus yang terdiri atas dua orang aktivis pemuda dan pers untuk bertindak sebagai kuasa hukum dalam menelusuri persoalan tersebut.
Mandat itu, menurutnya, diberikan untuk membantu tim memperoleh kepastian informasi mengenai penanganan karhutla, terutama terkait anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana.
Ia mengatakan, proses investigasi perlu didasarkan pada dokumen resmi, keterangan pihak berwenang, serta bukti lain yang dapat diverifikasi. Dengan demikian, kesimpulan yang diambil nantinya memiliki dasar yang jelas.
“Kami ingin mendapatkan kejelasan berdasarkan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini menyangkut uang publik dan kepentingan masyarakat. Karena itu, prosesnya harus dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan koridor hukum,” ujarnya.
Bidnen juga menegaskan bahwa timnya ingin memperoleh gambaran yang utuh sebelum menarik kesimpulan mengenai persoalan tersebut.
Senin Siapkan Langkah melalui Mekanisme Resmi
Bidnen menyatakan pihaknya berencana menindaklanjuti persoalan tersebut pada Senin (26/10/2026) apabila belum memperoleh kejelasan.
Salah satu jalur yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan informasi secara resmi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Pekanbaru atau instansi terkait.
Melalui mekanisme tersebut, pihaknya dapat meminta informasi dan dokumen yang relevan mengenai penanganan karhutla, sepanjang termasuk informasi yang dapat diakses publik sesuai ketentuan yang berlaku.
Apabila permohonan informasi tidak memperoleh tanggapan atau terjadi penolakan yang dinilai tidak sesuai ketentuan, pemohon dapat mempertimbangkan mekanisme keberatan dan penyelesaian sengketa informasi berdasarkan peraturan keterbukaan informasi publik.
Bidnen menegaskan, langkah tersebut bukan untuk mendahului pemeriksaan atau menyimpulkan adanya penyimpangan anggaran. Pihaknya, kata dia, hanya ingin memastikan bahwa pertanyaan mengenai penanganan karhutla dan penggunaan anggaran memperoleh penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan bagian dari pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat, khususnya ketika suatu kegiatan berkaitan dengan penggunaan anggaran publik.
Hingga berita ini diterbitkan, tanggapan dari Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru atas konfirmasi yang disampaikan Bidnen belum diperoleh.
Redaksi tetap membuka ruang bagi pihak-pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi atau memberikan penjelasan lebih lanjut. ***






