Berita > Pemerintah
Pemprov Riau Perkuat Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan
Sekdaprov Riau, Syahrial Abdi. Ket : Ist
PEKANBARU, CerminSatu – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggelar Lokakarya Penguatan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAD-PE) di Provinsi Riau, Kamis (15/10/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Pangeran, Pekanbaru.
Lokakarya ini bertujuan memperkuat koordinasi serta menyelaraskan langkah pemerintah daerah dengan kebijakan nasional dalam upaya mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penguatan RAD-PE merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan nasional. Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2026–2029.
Menurut Syahrial, kebijakan nasional tersebut diharapkan dapat memperkuat berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Riau dalam menjaga keamanan dan ketahanan masyarakat.
Ia menegaskan, penyusunan RAD-PE di tingkat daerah perlu dilakukan secara terarah dengan mempertimbangkan kondisi, karakteristik, serta potensi risiko yang ada di wilayah Riau.
Sinkronisasi antara kebijakan daerah dan nasional juga dinilai penting agar pelaksanaan program pencegahan ekstremisme dapat berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan.
Syahrial turut menyoroti data indeks potensi radikalisme di Provinsi Riau yang tercatat sebesar 12,8, lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 11,6.
“Data tersebut tentunya menjadi perhatian bersama, bukan untuk memberikan stigma kepada masyarakat, tetapi menjadi dasar dalam menyusun kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan potensi risiko di lapangan,” ujarnya.
Melalui RAD-PE, Pemerintah Provinsi Riau mendorong integrasi program pencegahan ekstremisme dengan kebijakan dan kegiatan perangkat daerah terkait.
Sejumlah bidang menjadi perhatian dalam upaya tersebut, di antaranya pendidikan, ketahanan keluarga, serta penguatan ruang digital yang aman bagi masyarakat.
Syahrial berharap, sinergi lintas sektor dapat memperkuat ketahanan masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan yang mampu mencegah penyebaran paham ekstremisme berbasis kekerasan.
Ia juga menekankan pentingnya pemahaman yang jelas mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan RAD-PE agar setiap program dapat dijalankan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.
“Kami berharap lokakarya ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam RAD-PE, sehingga langkah-langkah yang disusun dapat dilaksanakan secara tepat dan sesuai dengan peran masing-masing,” harapnya.
Menutup sambutannya, Syahrial berharap lokakarya tersebut tidak hanya meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan, tetapi juga menghasilkan langkah konkret yang memberikan manfaat nyata bagi perlindungan masyarakat.
Melalui penguatan RAD-PE, Pemerintah Provinsi Riau diharapkan dapat meningkatkan koordinasi lintas sektor dan memperkuat upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan secara berkelanjutan. ***






