Berita > Pemerintah

SF Hariyanto : Penerimaan PBBKB Tumbuh 20,04 Persen dari Periode Sebelumnya

SF Hariyanto : Penerimaan PBBKB Tumbuh 20,04 Persen dari Periode Sebelumnya

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto. Ket : Ist

PEKANBARU, CerminSatu — Pemerintah Provinsi Riau mencatat realisasi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) mencapai Rp1,121 triliun hingga September 2026.

Capaian tersebut disampaikan dalam Rapat Rekonsiliasi Data PBBKB Triwulan II dan III sekaligus Sosialisasi Aplikasi e-PBBKB di Ruang Melati Kantor Gubernur Riau, Kamis (8/10/2026).

Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan realisasi PBBKB tersebut meningkat Rp187,2 miliar atau tumbuh 20,04 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurutnya, peningkatan penerimaan salah satunya didorong bertambahnya jumlah Wajib Pungut (Wapu), dari 19 Wapu pada 2025 menjadi 26 Wapu pada 2026.

"Pertumbuhan ini juga didorong oleh bertambahnya jumlah Wajib Pungut dari 19 Wapu pada tahun 2025 menjadi 26 Wapu pada tahun 2026," kata SF Hariyanto.

Dari total penerimaan tersebut, kontribusi terbesar berasal dari pemungutan PBBKB melalui PT Pertamina Patra Niaga. Perusahaan tersebut mencatat pemungutan sebesar Rp900,96 miliar atau sekitar 80,33 persen dari total penerimaan PBBKB Riau.

"Ini tentu perkembangan yang baik dan saya menyampaikan terima kasih atas kerja sama Bapak/Ibu. Ini menunjukkan kontribusi Pertamina Patra Niaga sangat besar," ujar SF Hariyanto.

Pemprov Riau memproyeksikan realisasi PBBKB hingga akhir tahun anggaran 2026 dapat mencapai Rp1,510 triliun. Untuk mengejar proyeksi tersebut, pengawasan dan optimalisasi pemungutan dari seluruh Wajib Pungut akan terus dilakukan hingga Desember 2026.

SF Hariyanto juga mengimbau seluruh Wajib Pungut memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan volume transaksi penjualan bahan bakar kendaraan bermotor yang sebenarnya.

Ia menegaskan optimalisasi penerimaan daerah harus dilakukan secara transparan dan tidak membebani dunia usaha.

"Kita masih punya waktu sampai akhir tahun. Saya berharap ruang yang masih ada itu dapat kita optimalkan bersama. Bukan dengan membebani dunia usaha, tetapi dengan memastikan apa yang memang menjadi hak daerah dapat kita terima sesuai aktivitas yang sebenarnya," katanya. ***

Laporan : Sriwulan Dari