Illustrasi
PEKANBARU, CerminSatu — Pengadilan Tinggi (PT) Riau memperberat hukuman Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid menjadi 4 tahun penjara. Putusan tersebut mengabulkan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.
Putusan banding dibacakan Majelis Hakim PT Riau yang diketuai Abdul Azis dalam persidangan yang digelar secara daring, Senin (5/10/2026).
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Abdul Wahid terbukti bersalah sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Pasal 12B juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
“Menjatuhkan pidana terhadap Abdul Wahid dengan pidana penjara selama 4 tahun,” kata hakim saat membacakan amar putusan.
Selain pidana penjara, Abdul Wahid dijatuhi denda sebesar Rp200 juta. Jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 80 hari.
Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp1,45 miliar. Uang pengganti tersebut wajib dibayarkan paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
Apabila uang pengganti tidak dibayarkan, harta benda Abdul Wahid dapat disita dan dilelang untuk menutupi kewajiban tersebut.
Jika hasil penyitaan dan pelelangan tidak mencukupi, Abdul Wahid dijatuhi pidana penjara tambahan selama 1 tahun 6 bulan.
“Memerintahkan terdakwa tetap ditahan,” ujar hakim.
Setelah putusan dibacakan, majelis hakim memberikan waktu 14 hari kepada Abdul Wahid melalui penasihat hukumnya maupun JPU KPK untuk menentukan sikap terhadap putusan tersebut, apakah menerima, pikir-pikir, atau mengajukan kasasi. Penasihat hukum Abdul Wahid dan JPU KPK sama-sama menyatakan pikir-pikir.
“Pikir-pikir, Yang Mulia,” ujar tim penasihat hukum Abdul Wahid.
Putusan PT Riau tersebut memperberat hukuman yang sebelumnya dijatuhkan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.
Pada Kamis (30/7/2026), majelis hakim tingkat pertama menjatuhkan hukuman kepada Abdul Wahid berupa pidana penjara selama 2 tahun, denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan, serta uang pengganti Rp1,45 miliar.
Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU KPK yang sebelumnya meminta Abdul Wahid dihukum 8 tahun 6 bulan penjara, denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan, serta pembayaran uang pengganti Rp1,45 miliar.
Berawal dari Dugaan Setoran
Perkara yang menjerat Abdul Wahid berkaitan dengan dugaan permintaan setoran kepada sejumlah kepala UPT Jalan dan Jembatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Dalam perkara tersebut, Abdul Wahid didakwa bersama Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau M Arief Setiawan, Tenaga Ahli Gubernur Dani M Nursalam, serta ajudannya, Marjani.
Berdasarkan dakwaan JPU, praktik tersebut berlangsung pada April hingga November 2025 di sejumlah lokasi di Pekanbaru, termasuk rumah dinas gubernur, kantor dinas, dan kediaman pihak terkait.
Kasus tersebut disebut bermula dari rapat di rumah dinas gubernur pada 7 April 2025. Dalam pertemuan itu, para pejabat diminta mematuhi pimpinan dengan pernyataan “matahari hanya satu”. Dalam dakwaan juga disebut adanya ancaman mutasi terhadap pihak yang tidak mengikuti perintah.
Setelah Pemprov Riau melakukan pergeseran anggaran 2025 dengan nilai lebih dari Rp271 miliar, para kepala UPT disebut diminta menyetorkan “fee” sebagai bentuk loyalitas.
Besaran setoran yang awalnya disebut sekitar 2,5 persen kemudian dinaikkan menjadi 5 persen atau sekitar Rp7 miliar. Dalam dakwaan, para pejabat disebut menyetujui permintaan tersebut karena adanya tekanan dan ancaman pencopotan jabatan.
Setoran kemudian dilakukan secara bertahap. Tahap pertama mencapai Rp1,8 miliar, tahap kedua Rp1 miliar, dan tahap ketiga Rp750 juta. Total uang yang disebut terkumpul mencapai Rp3,55 miliar.
JPU dalam dakwaannya juga menyebut sebagian uang tersebut disalurkan kepada Abdul Wahid melalui perantara dan digunakan untuk sejumlah kepentingan nonkedinasan.
Dengan putusan PT Riau yang memperberat hukuman menjadi 4 tahun penjara, Abdul Wahid dan JPU KPK masih memiliki waktu 14 hari untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Keduanya telah menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut. ***






