Berita > Pendidikan

Kepala SMAN Plus Riau Tepis Tudingan Donasi Rp100 Juta, Forwadik Ingatkan Kode Etik Jurnalistik

Kepala SMAN Plus Riau Tepis Tudingan Donasi Rp100 Juta, Forwadik Ingatkan Kode Etik Jurnalistik

Illustrasi. Ket : Ai

PEKANBARU, CerminSatu - Kepala SMAN Plus Provinsi Riau, Edi Sutono, membantah tudingan terkait adanya donasi sebesar Rp100 juta dalam pelaksanaan Lomba Ketangkasan Baris-berbaris (LKBB) Komando 2026.

Edi menegaskan, angka Rp100 juta yang disebut dalam informasi yang berkembang tersebut tidak pernah ada dalam pembicaraan maupun perencanaan pihak sekolah.

"Kalau ada yang bilang saya gampang cari donasi Rp100 juta, itu tidak benar sama sekali. Angka itu tidak ada, tidak pernah ada pembicaraan maupun perencanaan seperti itu. Kalau ada pernyataan saya yang seperti itu, mana buktinya? Sudah saya tantang yang menyampaikan itu untuk membuktikan, tapi tidak bisa ditunjukkan," tegas Edi saat dikonfirmasi.

Menurut Edi, pelaksanaan LKBB Komando 2026 merupakan kegiatan rutin sekolah yang dipersiapkan secara bertahap dengan dukungan berbagai pihak. Ia juga membantah adanya pengelolaan dana dalam jumlah sebagaimana disebutkan dalam tudingan tersebut.

Selain persoalan donasi, Edi turut memberikan penjelasan mengenai perlakuan pihak sekolah terhadap awak media yang meliput kegiatan tersebut.

Ia mengatakan, belasan wartawan yang hadir sejak pembukaan kegiatan mendapatkan bantuan transportasi dengan nominal berkisar Rp150 ribu hingga Rp200 ribu per orang.

Sementara terkait wartawan berinisial S yang datang setelah sebagian awak media lainnya meninggalkan lokasi, Edi mengatakan nominal yang diberikan berbeda karena yang bersangkutan datang belakangan.

"S datang belakangan, ketika rekan-rekan lainnya sudah pulang. Tidak saya berikan jumlah yang sama bukan karena ada maksud lain atau membedakan. Ibu pun tahu, tidak mungkin orang yang datang terakhir justru mendapat lebih besar dari mereka yang hadir dari awal. Itu tidak adil dan tidak wajar," jelasnya.

Edi menegaskan, pihak sekolah tidak memiliki kebijakan untuk membeda-bedakan perlakuan terhadap awak media yang melakukan peliputan kegiatan.

Forwadik Riau Ingatkan Pentingnya Verifikasi

Menanggapi polemik tersebut, Ketua Forum Wartawan Pendidikan (Forwadik) Riau, Munazlen Nazir, mengingatkan pentingnya penerapan prinsip verifikasi, keberimbangan, dan akurasi dalam pemberitaan.

Menurut Munazlen, fungsi pers sebagai kontrol sosial tetap harus dijalankan berdasarkan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Sebagai pilar keempat demokrasi, media memiliki tugas utama mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi yang benar, lengkap, dan berimbang kepada masyarakat. Bukan sebaliknya, menyusun narasi sepihak, menyebarkan angka yang tidak dapat dibuktikan, lalu mengirimkannya ke berbagai pihak seolah itu sudah menjadi kebenaran yang sah," ujar Munazlen.

Ia mengatakan, kritik terhadap lembaga publik merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers. Namun, kritik tersebut menurutnya tetap harus didukung fakta, bukti, serta konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.

Munazlen juga mengingatkan wartawan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dalam menjalankan tugas.

"Kode Etik Jurnalistik bukan sekadar tulisan di dinding redaksi. Pasal 1 menegaskan Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Pasal 2 mengatur wartawan tidak boleh menyalahgunakan profesi dan tidak diperkenankan menerima suap. Pasal 3 mewajibkan wartawan untuk menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah," paparnya.

Karena itu, lanjut Munazlen, setiap informasi mengenai tudingan atau dugaan tertentu perlu melalui proses verifikasi sebelum dipublikasikan.

"Jika ada kekurangan yang ingin diketahui, turunlah ke lapangan, bicaralah kepada Kepala Sekolah, tanyakan kepada komite, konfirmasikan kepada pihak terkait. Jangan membangun kesimpulan di ruang tertutup lalu menyebarkannya sebagai kebenaran. Itu bukan jurnalisme, itu penyebaran informasi yang menyesatkan," tegasnya.

Munazlen menambahkan, lembaga pendidikan, pejabat maupun institusi publik tetap dapat menjadi objek pengawasan pers. Namun, proses pengawasan tersebut harus dilakukan berdasarkan bukti dan informasi yang dapat diuji.

Terkait angka Rp100 juta yang disebut dalam polemik tersebut, Munazlen meminta pihak yang menyampaikan informasi agar dapat menunjukkan dasar atau bukti yang mendukung pernyataan tersebut.

"Angka Rp100 juta yang disebutkan, di mana buktinya? Siapa yang menyetujui, siapa yang mengelola, ke mana disalurkan? Jika memang ada, tunjukkan dokumennya. Jika tidak ada, jangan sampai informasi tersebut disampaikan sebagai fakta," ujarnya.

Ia berharap polemik tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak, baik media maupun lembaga yang menjadi objek pemberitaan.

"Pemberitaan yang baik mengedepankan pencarian kebenaran, bukan mencari kawan atau lawan. Masyarakat berhak mendapat informasi yang jelas dan utuh," katanya.

Sementara itu, LKBB Komando 2026 tetap berlangsung. Kegiatan tersebut diikuti 55 pleton yang berasal dari SMA, SMK, dan MAN se-Provinsi Riau.

Kegiatan dijadwalkan berlangsung sesuai agenda yang telah ditetapkan dengan mengusung semangat kedisiplinan dan persatuan bagi generasi muda Riau. ***