PEKANBARU, CerminSatu - Pemerintah Provinsi Riau memastikan sektor pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas dalam penyusunan APBD Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026.

Penyesuaian anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta sisa waktu pelaksanaan kegiatan hingga akhir tahun anggaran.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan, arah pembangunan tetap mengacu pada RPJMD Riau 2025-2029. Prioritas tersebut meliputi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi inklusif, inovasi, serta pemajuan budaya Melayu.

"Sesuai RPJMD 2025-2029, prioritas pembangunan dialokasikan pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi inklusif, inovasi, serta pemajuan budaya Melayu," ujar Syahrial Abdi di Ruang Paripurna DPRD Riau, Kamis (24/9/2026).

Di sektor infrastruktur, Pemprov Riau memberikan perhatian terhadap pemeliharaan dan perbaikan ruas jalan yang mendukung konektivitas antarwilayah. Penanganan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan dan kemampuan keuangan daerah.

"Pemeliharaan dan perbaikan Jalan Datuk Setia Maharaja dilakukan secara bertahap. Penanganan konektivitas wilayah Pekanbaru-Siak-Pelalawan-Kampar dievaluasi dan diprioritaskan berdasarkan skala kerusakan serta kemampuan keuangan daerah," jelasnya.

Pemprov Riau juga melakukan penyesuaian belanja modal, khususnya untuk jalan dan jaringan irigasi, agar kegiatan fisik dapat diselesaikan dalam sisa waktu tahun anggaran 2026. Penyesuaian tersebut mempertimbangkan ketepatan waktu, mutu pekerjaan, serta akuntabilitas pelaksanaan.

Di bidang kesehatan, Pemprov Riau tetap mempertahankan pembiayaan program Universal Health Coverage (UHC), termasuk memastikan kewajiban kepada BPJS Kesehatan terus dikawal.

Syahrial mengatakan, mulai 2027 pemerintah akan menyesuaikan skema pembiayaan bersama atau budget sharing antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menjaga keberlanjutan program UHC.

"Kami berkomitmen, penyelesaian kewajiban BPJS Kesehatan terus dikawal. Untuk tahun 2027, pemerintah akan menerapkan penyesuaian skema pembiayaan bersama (budget sharing) antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota demi menjaga keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC)," terangnya.

Sementara itu, rasionalisasi belanja aparatur dilakukan secara selektif tanpa mengurangi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Efisiensi diarahkan pada belanja yang dinilai dapat ditekan, seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan rapat tatap muka.

"Efisiensi dilakukan secara selektif dengan memangkas perjalanan dinas, acara seremonial, dan rapat tatap muka, tanpa mengurangi pemenuhan mandatory spending pendidikan, bantuan beasiswa, pembiayaan UHC, serta bantuan sosial," tegasnya.

Selain pendidikan dan kesehatan, Pemprov Riau juga memastikan program pemberdayaan UMKM tetap mendapat perhatian. Program tersebut tidak hanya diarahkan pada bantuan modal, tetapi juga mencakup pendampingan, peningkatan produktivitas, serta perluasan akses pasar.

"Program UMKM dipastikan tidak terbatas pada penyaluran bantuan modal, tetapi mencakup pendampingan kemandirian, peningkatan produktivitas, serta perluasan akses pasar," pungkasnya. ***