PEKANBARU, CerminSatu — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan melibatkan pemerintahan hingga tingkat desa.

Pemprov Riau berencana menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama seluruh desa di Riau pada pertengahan September 2026. Rakor tersebut menjadi bagian dari evaluasi sekaligus langkah memperkuat komitmen bersama agar karhutla tidak kembali meluas.

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan kondisi karhutla di Riau saat ini relatif dapat dikendalikan. Namun, upaya pencegahan tetap harus diperkuat melalui koordinasi lintas sektor hingga ke tingkat pemerintahan paling bawah.

"Kita merencanakan pelaksanaan rapat koordinasi (rakor) bersama seluruh desa di Riau ini pada pertengahan bulan September mendatang. Kegiatan tersebut dilakukan untuk merespons kondisi kebakaran hutan dan lahan di Riau yang saat ini dapat diatasi dengan baik," ujar SF Hariyanto di Kantor Gubernur Riau, Senin (31/8/2026).

Menurutnya, desa memiliki posisi strategis dalam pencegahan karhutla karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Pemerintah desa dinilai dapat berperan aktif dalam melakukan sosialisasi, pengawasan, serta mencegah praktik pembukaan lahan dengan cara membakar.

SF Hariyanto menyebut Pemprov Riau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) sebelumnya telah menandatangani maklumat terkait penanggulangan karhutla.

Komitmen tersebut, kata dia, perlu diperluas dengan melibatkan kepala desa, pemerintah kabupaten/kota, serta aparat kewilayahan seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

"Pemerintah Provinsi Riau bersama seluruh jajaran Forkopimda dan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) telah menandatangani maklumat terkait penanggulangan karhutla. Dengan begitu dibutuhkan juga kesepakatan bersama kepala desa, pemerintah kabupaten/kota, hingga Babinsa/Bhabinkamtibmas membuat deklarasi bersama yang ditandatangani," jelasnya.

Deklarasi bersama tersebut nantinya menjadi bentuk komitmen di tingkat daerah dan desa untuk mencegah pembukaan lahan dengan cara membakar. Selain memperkuat sosialisasi dan larangan, pemerintah juga akan menegaskan konsekuensi hukum bagi masyarakat yang tetap melakukan pelanggaran.

"Isinya adalah komitmen untuk mengimbau serta melarang keras masyarakat membuka lahan dengan cara membakar. Deklarasi ini juga memuat kejelasan sanksi tegas bagi siapa saja yang melanggar," ungkapnya.

SF Hariyanto menegaskan pencegahan karhutla harus dilakukan secara serius karena dampaknya jauh lebih besar dibandingkan manfaat pembukaan lahan dengan cara membakar.

Karhutla tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berdampak terhadap aktivitas masyarakat, pendidikan, kesehatan, hingga hubungan dengan negara tetangga akibat asap.

"Langkah ini penting karena dampak kerugian akibat karhutla jauh lebih besar daripada manfaatnya. Jika lahan terbakar, aktivitas masyarakat dan sekolah menjadi terganggu, kasus penyakit ISPA meningkat tajam, bahkan hubungan dengan negara tetangga ikut terdampak akibat asap," terangnya.

Karena itu, rakor bersama seluruh desa diharapkan menjadi momentum untuk menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam pencegahan karhutla.

Pemprov Riau ingin memastikan upaya pencegahan tidak hanya dilakukan ketika kebakaran terjadi, tetapi menjadi komitmen berkelanjutan yang diterapkan mulai dari tingkat provinsi hingga desa.

"Nanti juga direncanakan ada beberapa menteri yang akan menjadi narasumber kegiatan rapat koordinasi ini," pungkasnya. ***