JAKARTA, CerminSatu - Pemerintah Provinsi Riau meraih peringkat kedua nasional dalam Klasifikasi Provinsi pada penilaian Indeks Keinsinyuran Daerah (IKD) Tahun 2026.

Penghargaan tersebut diterima Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, dari Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Ilham Akbar Habibie, dalam acara penganugerahan yang digelar di Auditorium Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Sabtu (29/8/2026).

Penganugerahan IKD 2026 diselenggarakan PII bekerja sama dengan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi terhadap penerapan praktik keinsinyuran yang profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Penilaian IKD mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran. Pengukuran mencakup empat aspek utama, yakni kebijakan, sumber daya manusia, proyek keteknikan, serta dampak dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Riau menjadi salah satu dari enam provinsi yang mendapat penghargaan dalam ajang tersebut. Lima provinsi lainnya yakni Bali, DKI Jakarta, Lampung, Maluku Utara, dan Sulawesi Selatan.

Keenam provinsi tersebut terpilih setelah melalui rangkaian pengisian data, verifikasi, dan asesmen yang dilakukan Dewan Asesor PII sejak Juli 2026. Proses tersebut diikuti puluhan provinsi dari seluruh Indonesia.

Capaian Riau merupakan hasil kerja bersama 21 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Pelaksanaannya dikoordinasikan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau bersama Pengurus Wilayah PII Provinsi Riau.

Asesmen meliputi penyusunan kebijakan tertulis, pendataan ASN berlatar belakang teknik, fasilitasi sertifikasi keinsinyuran, hingga pendokumentasian proyek dan inovasi keteknikan di masing-masing perangkat daerah.

Kepala BKD Provinsi Riau, Budi Fakhri, mengapresiasi kerja sama seluruh pihak yang terlibat. Menurutnya, pengukuran IKD 2026 merupakan pengukuran keinsinyuran daerah pertama yang dilaksanakan secara nasional.

"Alhamdulillah, dengan dukungan dan kerja sama seluruh Perangkat Daerah bersama PII Wilayah Riau, Provinsi Riau mampu menunjukkan komitmen nyata dalam penerapan praktik keinsinyuran yang profesional pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah," ujar Budi Fakhri.

Ke depan, Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen memperkuat ekosistem keinsinyuran secara berkelanjutan. Salah satunya dengan mendorong ASN berlatar belakang teknik untuk mengikuti sertifikasi profesi guna meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan daerah.

Turut mendampingi Plt Gubernur Riau, Kepala BKD Provinsi Riau Budi Fakhri, Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau Decy, serta Dewan Pembina PII Riau yang juga Ketua Umum DPP ASPEKNAS, H Aswandi.

Hadir pula Dewan Penasehat PII Riau Irving Kahar Arifin, Ketua PII Provinsi Riau Ulul Azmi, serta Ketua Deputi Bidang Organisasi dan Kelembagaan PII Riau, Pipin Azrin. ***