PEKANBARU, CerminSatu — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus memperkuat penanganan dampak kesehatan masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hal tersebut disampaikan SF Hariyanto saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla bersama Menteri Kehutanan RI di Markas Polda Riau, Jumat (28/8/2026).

Dalam pemaparannya, SF Hariyanto menyebutkan terdapat 3.293 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang tercatat di Riau sepanjang 19-27 Agustus 2026. Kasus harian tertinggi tercatat pada 27 Agustus dengan 1.333 kasus, yang mencakup sejumlah keluhan kesehatan seperti asma, influenza, dan penyakit lainnya.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Diskes) Riau, kasus terbanyak tercatat di Kota Pekanbaru sebanyak 904 kasus. Selanjutnya Kabupaten Pelalawan 650 kasus dan Kabupaten Kampar 361 kasus.

"Kami memastikan bahwa ini dapat tertangani dengan baik. Terbukti dengan tidak adanya masyarakat yang harus dirawat atau membutuhkan rujukan ke rumah sakit," ujar SF Hariyanto.

Ia menjelaskan, masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan dan datang ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (FKTP) mendapatkan pemeriksaan serta obat-obatan sebelum diperbolehkan kembali ke rumah.

SF Hariyanto juga meminta Dinas Kesehatan Riau berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan optimal dalam menghadapi dampak kabut asap.

Selain itu, pemerintah daerah diminta memantau ketersediaan logistik di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjut (FKTL), termasuk obat-obatan dan masker untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Kita juga meminta untuk menyiagakan Public Safety Center (PSC) 119 dan Emergency Medical Team (EMT) di daerah. Kami juga memastikan dapat memobilisasi tenaga cadangan kesehatan apabila dibutuhkan," katanya.

Pemprov Riau turut meminta pemerintah kabupaten/kota memantau perkembangan gangguan kesehatan akibat karhutla serta menyiapkan rumah singgah maupun rumah mobil oksigen sebagai bagian dari langkah antisipasi.

Apabila status siaga darurat bencana karhutla ditetapkan, seluruh upaya penanggulangan kesehatan akan dilakukan secara terkoordinasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pos kesehatan juga dapat didirikan berdampingan dengan posko BPBD di masing-masing kabupaten/kota.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang cepat dan memadai selama kondisi kabut asap akibat karhutla. ***