Berita > Peristiwa

KPU Riau Perkuat Pendidikan Pemilu Hijau melalui Film dan Perspektif Masyarakat Sipil

KPU Riau Perkuat Pendidikan Pemilu Hijau melalui Film dan Perspektif Masyarakat Sipil

Foto Bersama Komisioner KPU Riau Bersama Mahasiswa dan Masyarakat Sipil di Pendidikan Pemilu Hijau dan Bedah Film. (Foto : Humas KPU Riau @Merry)

PEKANBARU, CerminSatu – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau kembali menggelar pembelajaran Sekolah Pemilu Hijau (Green Election School) 2026. Kegiatan yang berlangsung di Kantor KPU Provinsi Riau, Rabu (12/8), kali ini menggabungkan pemanfaatan film sebagai media edukasi dengan diskusi mengenai persoalan lingkungan dan demokrasi.

Peserta kegiatan berasal dari mahasiswa yang tengah menjalani program magang di KPU Provinsi Riau serta sejumlah perwakilan OSIS dari SMA di Kota Pekanbaru.

Pembelajaran diawali dengan pemutaran film The Burning Season: The Chico Mendes Story. Film tersebut menceritakan perjuangan Chico Mendes dalam mempertahankan kawasan hutan Amazon sekaligus memperjuangkan kepentingan masyarakat yang menggantungkan kehidupan mereka pada keberadaan hutan.

Usai pemutaran film, peserta mengikuti diskusi dan bedah film yang dipandu Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Riau, Nugroho Noto Susanto.

Dalam diskusi tersebut, peserta diajak memahami bahwa persoalan lingkungan memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan sosial, kepentingan ekonomi, kebijakan pemerintah, hingga keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi.

Nugroho Noto Susanto menjelaskan, film dipilih sebagai salah satu sarana pembelajaran karena mampu menghadirkan persoalan lingkungan dalam bentuk cerita yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat.

“Melalui film ini kita dapat melihat bagaimana persoalan lingkungan pada akhirnya berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kebijakan, ekonomi, dan keberanian warga untuk menyuarakan kepentingannya. Ini menjadi pembelajaran bahwa demokrasi tidak berhenti pada pemilu, tetapi juga membutuhkan masyarakat yang peduli dan mau terlibat dalam berbagai persoalan publik, termasuk persoalan lingkungan,” ujar Nugroho.

Setelah sesi film dan diskusi, peserta kemudian mengikuti pembelajaran lanjutan bertajuk “Isu-Isu Lingkungan dan Pemilu: Perspektif Masyarakat Sipil.”

Sesi kedua menghadirkan tiga narasumber dari organisasi masyarakat sipil, yakni Dina Reski Putri dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau, Margaretha Nurrunisa dari World Wide Fund for Nature (WWF), serta Arpiyan Sargita dari Jikalahari.

Para narasumber memberikan gambaran mengenai berbagai persoalan lingkungan sekaligus menjelaskan bagaimana masyarakat sipil dapat mengambil peran dalam meningkatkan kepedulian publik dan mendorong lahirnya kebijakan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan

Arpiyan Sargita dalam pemaparannya mengingatkan bahwa pemilu memiliki kaitan dengan arah kebijakan yang nantinya akan memengaruhi kehidupan masyarakat maupun kondisi lingkungan.

“Pemilu bukan hanya tentang memilih siapa yang akan memimpin, tetapi juga tentang menentukan arah kebijakan yang akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan. Karena itu, masyarakat perlu melihat rekam jejak, gagasan, dan komitmen para calon terhadap persoalan lingkungan sebelum menentukan pilihan,” kata Arpiyan.

Menurutnya, pemilih perlu menjadikan persoalan lingkungan sebagai salah satu aspek yang diperhatikan ketika menentukan pilihan politik. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat juga diperlukan untuk terus mengawasi serta mengawal kebijakan setelah proses pemilu berlangsung.

Rangkaian Sekolah Pemilu Hijau KPU Riau kali ini dirancang dengan pendekatan yang saling melengkapi. Film digunakan untuk membuka ruang refleksi mengenai hubungan manusia, lingkungan, dan demokrasi, sementara diskusi bersama masyarakat sipil memberikan pemahaman yang lebih konkret mengenai persoalan lingkungan dan kaitannya dengan pemilu.

Melalui kegiatan tersebut, KPU Provinsi Riau tidak hanya mendorong peserta memahami proses pemilu, tetapi juga mengajak generasi muda melihat bahwa demokrasi memiliki keterkaitan dengan berbagai persoalan publik, termasuk keberlanjutan lingkungan dan peran aktif masyarakat dalam mengawal kebijakan. ***