KAMPAR, CerminSatu - Sekretaris Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Provinsi Riau, Bidnen Nainggolan SH, putra asli Kabupaten Kampar, melontarkan kritik keras terhadap lemahnya kepemimpinan dan buruknya kinerja birokrasi yang dinilai gagal menjawab persoalan nyata di tengah masyarakat.

Sorotan paling tajam diarahkan pada kondisi jalan yang rusak parah dan dibiarkan berlarut. Lubang menganga, badan jalan amblas, dan akses yang nyaris tak layak dilalui kini menjadi pemandangan biasa.

“Jangan lagi berlindung di balik alasan status jalan provinsi atau nasional. Itu alasan klasik. Yang dilihat rakyat adalah hasil, bukan kewenangan. Kalau rusak dan dibiarkan, itu bukti lemahnya kepemimpinan,” tegas Bidnen, Kamis (30/4) pagi.

Menurutnya, kerusakan jalan bukan sekadar persoalan infrastruktur, melainkan bukti nyata kegagalan koordinasi dan rendahnya keberpihakan terhadap kepentingan publik. Dampaknya langsung: biaya ekonomi membengkak, mobilitas terhambat, dan keselamatan warga terancam.

Tak kalah serius, ia menyoroti persoalan agraria yang tak kunjung diselesaikan. Banyak masyarakat memiliki tanah, namun tak mampu mengurus sertifikat karena terbentur konflik berbatas dengan lahan HGU milik perusahaan.

“Rakyat punya tanah tapi tak punya kepastian hukum. Ini bukan sekadar masalah administrasi, ini kegagalan negara hadir di tengah rakyatnya,” ujarnya.

Di sisi lain, isu dugaan perusakan lingkungan oleh aktivitas perusahaan juga dinilai dibiarkan tanpa pengawasan ketat. Kerusakan hutan, pencemaran air, hingga dampak terhadap kehidupan warga terjadi tanpa respons tegas.

“Kalau pengawasan lemah, yang terjadi adalah pembiaran. Lingkungan rusak, rakyat menanggung akibat, sementara tidak ada langkah nyata,” katanya.

Bidnen menilai, semua ini berpangkal pada pola kerja birokrasi yang lamban, reaktif, dan terjebak formalitas. Ia menyindir keras kebiasaan kerja yang hanya menghabiskan anggaran tanpa hasil konkret.

“Birokrasi jangan jadi mesin yang ‘bertelur di kandang’ menghabiskan uang rakyat tanpa dampak nyata. Kerja bukan soal laporan, tapi soal hasil di lapangan,” sindirnya.

Ia membandingkan kondisi Kampar dengan daerah lain yang mulai bergerak cepat melalui inovasi digital dan pelayanan publik yang efisien.

“Daerah lain sudah berlari dengan sistem digital, pelayanan cepat, dan transparansi. Kampar masih jalan di tempat. Kalau ini dibiarkan, kita bukan hanya tertinggal tapi kita ditinggalkan,” tegasnya.

Bidnen mendesak adanya langkah tegas dan cepat dari pemerintah daerah untuk menghentikan stagnasi. Ia menilai, tanpa keberanian membongkar pola lama, Kampar akan terus terperosok dalam ketertinggalan.

“Pemerintah harus bergerak, bukan diam. Harus berani, bukan sekadar menjalankan rutinitas. Kalau tidak, Kampar akan terus hancur perlahan di tengah potensi besar yang tidak pernah diwujudkan,” tutupnya. ***