PEKANBARU, CerminSatu - Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau menetapkan inisial J sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penguasaan barang bukti berupa Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Rabu, (01/04/2026).

Tersangka J diketahui menjabat sebagai Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2015. Penahanan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-02/L.4/RT.1/Fd.2/02/2026 tertanggal 1 April 2026 setelah sebelumnya yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka melalui Surat Penetapan Nomor: Tap.Tsk-01/L.4/Fd.2/02/2026 tanggal 13 Februari 2026.

Kasipenkum Kejati Riau, Zikrullah menyampaikan bahwa kasus ini bermula dari pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1125/K/Pid.Sus/2014 yang telah berkekuatan hukum tetap. dimana salah satu amar putusan memerintahkan agar aset berupa Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) yang berlokasi di Desa Tengganau, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

“Setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, kita melakukan Eksekusi dan telah dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkalis pada 11 November 2015, yang dituangkan dalam Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20),” sampaikan Kasipenkum Kejati Riau melalui Press Rilis.

Namun demikian, dalam proses pengelolaan selanjutnya, tersangka J selaku pejabat yang menerima aset tersebut diduga tidak melaksanakan kewajibannya secara semestinya. sambungnya.

Tersangka tidak melakukan pengamanan fisik, tidak memelihara aset, tidak mencatatkan dalam inventaris barang milik daerah, serta tidak mengusulkan penetapan status penggunaan barang.

“Akibat kelalaian tersebut, aset PMKS justru dikuasai oleh pihak lain, yakni tersangka S selaku Direktur Utama PT Tengganau Mandiri Lestari. Tersangka S diketahui mengoperasikan pabrik tersebut secara sepihak sejak November 2015 hingga Juli 2019, kemudian menyewakannya kepada pihak lain sejak Agustus 2019 hingga Maret 2024 tanpa izin dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis selaku pemilik sah aset,” ucap Zikrullah.

Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau, perkara ini mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp30.875.798.000.

“Atas perbuatannya, tersangka J disangkakan melanggar Primair: Pasal 603 jo Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Subsidair: Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 618 jo Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023,” pungkasnya. ***