PEKANBARU - Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PDI Perjuangan , Davit Marihot Silaban M.Si atau DMS angkat suara terkait Isu defisit anggaran yang menyebabkan sebagian kegiatan di Pemerintahan kota (Pemko) Pekanbaru mengalami tunda bayar. Padahal, kenyataannya, APBD Pemko Pekanbaru Tahun 2025 naik sekitar 190 Miliar dari kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemko Pekanbaru bersama DPRD. 

Fakta tersebut disampaikan Davit Marihot Silaban saat diwawancara awak media saat dihubungi melalui gawai.

Dalam wawancara tersebut, Davit merasa heran atas tunda bayarnya beberapa kegiatan di OPD Pekanbaru belum tuntas, padahal APBD Pemko Pekanbaru bertambah.

“Siapa bilang defisit? APBD 2025 Kota Pekanbaru melimpah ruah,  Semula MOU Pemko dengan DPRD pada APBD 2025 sebesar 3,020T sekarang bertambah 190M lebih menjadi 3,211T. Jadi, tidak benar itu defisit,” sampaikan Davit Marihot Silaban. Kamis, (27/3/2025).

Seharusnya, Walikota (Agung Nugroho) menjelaskan kepada publik dan langsung menyelesaikan kegiatan yang mengalami tunda bayar, bukan malah mempersulit dan menunda pembayaran tersebut. sambungnya.

Davit mengatakan bahwa MoU antara Pemkot dan DPRD Pekanbaru terkait APBD 2025 dilaksanakan pada bulan September 2024. Dimana saat itu, telah disahkan bahwa ada penambahan anggaran dari tahun 2024 sebesar 26 miliar rupiah lebih untuk APBD 2025 dan bertambah lagi 190M Jadi, seharusnya kegiatan di setiap OPD lancar dan tidak ada yang Tunda Bayar (TB).

“Seperti yang tadi saya sampaikan. Dimana,  APBD 2025 semula sebesar 3,020 Triliun tiba tiba lagi naik menjadi 3,211 Triliun. Artinya, ada penambahan 190M naik APBD 2025 di Pemko Pekanbaru yang tanpa disepakati bersama. Jadi, seharusnya semua kegiatan dibayarkan bukannya tunda bayar,” ungkapnya. 

Terakhir, Davit mengingatkan agar Pemerintah jangan menunda-nunda pembayaran kegiatan yang telah selesai dikerjakan yang akan membuat gaduh masyarakat.

“Mewakili suara masyarakat dan ikut berperan dalam pembahasan APBD 2025, saya akan berdiri di depan jika isu defisit anggaran ini masih berlanjut kedepannya. Jadi, pesan ke Pemerintah selesaikan pembayaran dan hak masyarakat jangan ada yang di pending atau ditunda,” pungkasnya. ***