PEKANBARU - Direktur RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau, Wan Fajriatul dinilai telah gagal dalam mengelola anggaran yang berasal dari APBD Provinsi Riau. 

Hal ini terbukti, Pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi Riau menganggarkan proyek pembangunan gedung layanan jantung di RSUD Arifin Achmad dengan menggunakan dana alokasi khusus (DAK) dari APBN sebesar 16 miliar rupiah. 

Namun proyek tersebut diduga bermasalah karena dipecah menjadi beberapa kegiatan, yang berpotensi melanggar aturan terkait dengan pengelolaan anggaran dan kebijakan lelang. Selain itu pengerjaan gedung tersebut diberikan tambahan waktu sebanyak dua kali, yakni 50 hari kerja dan kemudian diperpanjang lagi menjadi 40 hari kerja.

Hal ini menimbulkan polemik di kalangan masyarakat Riau, terutama terkait dengan pengelolaan anggaran yang besar. Direktur RSUD Arifin Achmad, Wan Fajriatul, disebut-sebut tidak mampu mengelola anggaran tersebut dengan baik.

Berdasarkan kajian dan aduan yang disampaikan oleh masyarakat, proyek senilai 16 miliar rupiah ini sudah dicairkan uang muka dan termin 1,2,3 padahal dari teknis kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan RAB dan ada beberapa kegiatan yang diduga memboroskan anggaran seperti kegiatan konsultan DED dan pengawasan yang menimbulkan dugaan bahwa hal tersebut dapat merugikan keuangan negara.

“ Ada dugaan bahwa pembagian proyek ini mungkin tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bisa berpotensi melanggar aturan kebijakan lelang. Beberapa pihak juga mencurigai adanya keterlibatan Direktur RSUD Arifin Achmad dan mantan Gubernur Riau, Syamsuar, dalam proyek ini. Hasil kajian yang dilakukan menunjukkan bahwa dari total anggaran 16 miliar rupiah, proyek di lapangan hanya dikerjakan senilai sekitar 12 miliar rupiah, meninggalkan pertanyaan besar tentang penggunaan anggaran yang tersisa,” sampaikan nya melalui pesan tertulis yang diterima redaksi. Kamis malam, (16/01/2025).

Atas dasar permasalahan yang terjadi di RSUD Arifin Achmad, anggota komisi 5 DPRD Provinsi Riau, Alga menyoroti pentingnya pengawasan apalagi terkait instrumen kesehatan di pemerintah provinsi Riau. pungkasnya.

Dikonfirmasi via WhatsApp, Direktur Arifin Achmad Wan Fajriatul belum menjawab pertanyaan wartawan yang diajukan kepada dirinya. ***