PEKANBARU - Pengamat publik angkat bicara perihal Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menetapkan 3 orang tersangka dugaan korupsi yang dilakukan oleh Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa (RM), Sekdako Pekanbaru, Indra Pomi Nasution (IPN), dan Plt Kabag Umum, Novin Karmila (NK) beberapa waktu lalu. 

Dijumpai di salah satu cafe di Pekanbaru, Tommy mengapresiasi kinerja KPK untuk membongkar mafia korupsi di lingkungan Pemerintahan kota (Pemko) Pekanbaru.

“Saya baca di media sosial, setelah melakukan OTT, KPK kembali mendatangi kantor walikota di Tenayan Raya menyegel dan memeriksa beberapa ruangan kantor OPD yang ada disana. Tentunya hal ini kita dukung agar pemberantasan mafia korupsi di OPD yang ada di kota Pekanbaru ini dapat diungkap KPK,” kata Tommy. Selasa, (10/12/2024).

Dalam bincang tersebut, Tommy juga mendukung Penegakan Hukum lainnya, baik dari instansi Kejaksaan dan Polisi untuk menindaklanjuti laporan masyarakat atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Lingkungan kota Pekanbaru.

“Ini Pukulan Telak. Seharusnya, Kejaksaan dan Kepolisian juga harus lebih agresif dan gesit, jangan laporan masyarakat terutama soal indikasi korupsi hening. Dan ujung ujung nya di SP3 karena tidak ditemukan tindak pidana korupsinya,” ucap Tommy.

Menurut Tommy, banyak terjadi indikasi dugaan korupsi hampir di seluruh OPD di Pemko Pekanbaru. Jadi, seharusnya Kejaksaan dan Kepolisian di Pekanbaru seharusnya lebih agresif dan gesit untuk membongkar dan menyelamatkan keuangan negara. sambungnya.

Kita lihat saat ini, KPK tanpa pandang bulu menyikat semua pejabat yang terindikasi korupsi dan merugikan keuangan negara.

“Risnandar Mahiwa dan Indra Pomi bukan anak kemarin di lingkungan Pemerintah. Kita lihat saja misalnya, Risnandar sebelum menjadi PJ Walikota, dia merupakan Direktur Ormas Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Sementara itu, Indra Pomi Nasution sebelum menjabat Sekda, dia merupakan Kadis PUPR kota Pekanbaru dan Kadis PUPR Kabupaten Kampar yang sering terindikasi korupsi namun licin bagaikan “Belut Pake Gomok” yang disampaikan salah satu wartawan saat konferensi Pers OTT di Gedung KPK beberapa waktu yang lalu. Jadi, kedua orang ini bukan orang sembarang, tapi untuk KPK tidak ada istilah tersebut dan terbukti kedua orang ini akhirnya ditangkap KPK ,” ucap Tommy. 

Terakhir, Tommy juga menegaskan agar Kejaksaan dan Kepolisian juga harus berani dan agresif membongkar praktek dugaan korupsi yang terjadi di Pekanbaru seperti hal yang dilakukan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

“Presiden Prabowo sudah berpesan agar kasus korupsi yang merugikan keuangan negara di bongkar dan para pelaku ditangkap. Jadi, masyarakat sangat mendukung jika Kejaksaan dan Kepolisian juga melakukan OTT kepada oknum pejabat di lingkungan Pemprov Riau terkhusus di Pekanbaru,” pungkas Tommy. ***